Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibaca secara jernih. Kekhawatiran atas anggaran, mutu makanan, risiko keracunan, dan tata kelola memang sah—bahkan wajib dikawal. Namun, menjadikan kekurangan pada tahap pelaksanaan sebagai alasan untuk menolak keseluruhan program adalah cara berpikir yang keliru. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang nyata: prevalensi stunting nasional pada 2024 masih 19,8 persen. Artinya, hampir satu dari lima balita belum tumbuh secara optimal, sebuah angka yang terlalu serius untuk ditanggapi dengan sinisme politik. Kementerian Kesehatan
MBG bukan sekadar pembagian makan siang; ia adalah intervensi negara untuk memutus rantai ketimpangan sejak usia dini. Di banyak keluarga, terutama yang rentan secara ekonomi, menu bergizi bukan selalu soal kemauan, melainkan kemampuan. Ketika harga pangan berfluktuasi dan penghasilan rumah tangga terbatas, protein, sayur, buah, serta makanan sehat sering menjadi komponen pertama yang dikurangi. Karena itu, menilai MBG hanya sebagai “program gratis” berarti mengabaikan kenyataan bahwa gizi adalah fondasi kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing generasi mendatang.
Skala program ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut bukan isu pinggiran. Badan Gizi Nasional mencatat penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 61 juta orang per Maret 2026, dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada pertengahan tahun. Angka itu bukan sekadar statistik birokrasi, melainkan gambaran besarnya kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan jaminan akses pangan bergizi secara lebih teratur. Badan Gizi Nasional
Kelompok yang menolak MBG seharusnya berhenti membangun kesan seolah seluruh persoalan akan selesai bila program ini dihentikan. Jika ada dapur yang tidak memenuhi standar, perbaiki dan tindak. Jika ada distribusi yang tidak tepat, audit dan benahi. Jika ada indikasi pemborosan, buka datanya dan proses pelakunya. Sikap kritis yang sehat adalah menuntut standar keamanan pangan, transparansi anggaran, keterlibatan petani dan UMKM lokal, serta evaluasi terbuka—bukan menutup mata terhadap anak-anak yang tetap berangkat sekolah tanpa bekal yang layak.
Pada akhirnya, MBG harus diperlakukan sebagai investasi sosial, bukan sekadar proyek pemerintah. Keberhasilannya memang tidak boleh diukur dari banyaknya porsi yang dibagikan, melainkan dari membaiknya status gizi, kehadiran belajar, kesehatan anak, dan tumbuhnya ekonomi pangan lokal. Masyarakat perlu mengawasi dengan keras, tetapi juga memberi ruang bagi program ini untuk dibenahi dan bekerja. Menolak perbaikan adalah kemunduran; mengawal agar MBG tepat sasaran adalah bentuk keberpihakan paling konkret kepada masa depan Indonesia.
